KETIKA WASIT PUNYA KLUB

Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika kursi-kursi penting di federasi ditempati orang-orang yang pada saat bersamaan memiliki kepentingan langsung terhadap klub.

Di sinilah sepak bola Indonesia menghadapi persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan konferensi pers dan kalimat tentang integritas.

Sebab ada satu prinsip sederhana dalam olahraga, pengadil tidak seharusnya berkepentingan terhadap siapa yang menang. Sesederhana itu.

Bagaimana Bisa Menjadi Wasit Sekaligus Pemilik atau Terafiliasi salah satu Tim?

Kita coba analogiin ke pertandingan tinju.Wasit masuk ke ring. Sebelum pertandingan dimulai, kita kemudian tahu bahwa wasit tersebut memiliki saham di salah satu petinju.

Ia dengan lantang bilang akan tetap profesional.

Kita percaya? Mungkin. Tetapi apakah kita merasa nyaman? Belum tentu.

Sekarang pindahin situasi itu ke sepak bola.

Bedanya, yang dipertanyakan bukan satu keputusan di lapangan. Yang dipertaruhkan adalah regulasi, lisensi, jadwal, sanksi, kompetisi, hak komersial, hingga arah industri. Di sinilah persoalannya menjadi jauh lebih besar.

Ketika seseorang memiliki kepentingan terhadap klub sekaligus duduk di struktur yang ikut menentukan kebijakan sepak bola nasional, publik tidak seharusnya dipaksa menerima semuanya dengan kalimat “Tenang, kami profesional.”

Profesionalisme bukan sesuatu yang cukup diucapkan. Profesionalisme harus dibangun melalui sistem yang membuat konflik kepentingan sulit terjadi.

Konflik Kepentingan Tidak Perlu Menunggu Kecurangan Ini bagian yang sering salah dipahami.

Mengkritik konflik kepentingan bukan berarti menuduh seseorang curang. Saya tidak mengatakan bahwa setiap pemilik klub yang berada di struktur federasi pasti menggunakan jabatannya untuk menguntungkan klubnya.

Justru saya mengatakan sebaliknya, kita tidak boleh membangun sistem yang membutuhkan semua orang untuk selalu sempurna.

Manusia memiliki kepentingan. Pemilik klub tentu ingin klubnya berkembang. Pengurus tentu memiliki jaringan. Pengusaha tentu memiliki bisnis. Politisi tentu memiliki agenda. Semua itu normal.

Yang tidak normal adalah ketika semua kepentingan tersebut dikumpulkan dalam satu meja, kemudian publik diminta percaya bahwa tidak akan pernah ada benturan.

Itu bukan tata kelola. Itu perjudian.

Federasi Seharusnya Tidak Menjadi Perpanjangan Tangan Klub

Federasi ada untuk mengatur kompetisi. Klub ada untuk berkompetisi.

Perbedaannya fundamental.

Klub boleh memikirkan dirinya sendiri. Federasi tidak boleh.

Klub boleh bertanya, “Apa yang terbaik untuk kami?” Federasi harus bertanya, “Apa yang terbaik untuk seluruh kompetisi?”

Ketika orang yang sama berada terlalu dekat dengan kedua kepentingan tersebut, garis pemisahnya menjadi kabur. Dan sepak bola tidak boleh bergantung pada niat baik untuk menjaga garis itu.

Kita membutuhkan pagar.bBukan karena semua orang akan melompat.bTetapi karena pagar memang dibuat untuk memastikan tidak ada yang bisa melakukannya dengan mudah.

Yang Lebih Berbahaya dari Kecurangan adalah Kecurigaan Kecurangan bisa dibuktikan. Kecurigaan jauh lebih sulit dibunuh.

Satu keputusan federasi yang menguntungkan sebuah klub mungkin saja memang benar secara aturan.

Satu sanksi mungkin memang memiliki dasar hukum. Satu perubahan jadwal mungkin memiliki alasan teknis. Tetapi ketika orang-orang yang berada di balik keputusan itu memiliki hubungan langsung dengan klub tertentu, publik akan mulai bertanya.

Dan pertanyaan itu tidak akan berhenti pada keputusan tersebut. Ia akan menjalar.

“Kenapa jadwalnya begitu?”

“Kenapa hukumannya seperti itu?”

“Kenapa aturan berubah?”

“Kenapa klub itu mendapatkan perlakuan berbeda?”

Belum tentu semua pertanyaan itu benar.

Tetapi sistem yang transparan seharusnya membuat pertanyaan semacam itu mudah dijawab. Bukan malah membuat publik semakin curiga.

Kita Terlalu Sering Menganggap Suporter Bodoh

Ada kecenderungan aneh dalam sepak bola kita, suporter dianggap hanya perlu membeli tiket, menyanyikan lagu, lalu menerima keputusan. Padahal mereka sudah jauh lebih kritis.

Mereka tahu siapa pemilik klub.

Mereka tahu siapa pengurus federasi.

Mereka membaca regulasi.

Mereka mengikuti keputusan komite.

Mereka membandingkan perlakuan terhadap klub satu dengan klub lainnya.

Mereka tidak lagi hanya melihat pertandingan. Mereka melihat siapa yang mengendalikan pertandingan itu. Maka jangan heran jika kepercayaan publik semakin mahal.

Suporter bukan anak kecil yang bisa ditenangkan dengan slogan “demi kemajuan sepak bola Indonesia”.

Mereka berhak bertanya.nDan federasi seharusnya cukup dewasa untuk menjawabnya.

Sepak Bola Kita Terlalu Dekat dengan Kekuasaan

Persoalannya menjadi semakin rumit karena sepak bola Indonesia tidak berdiri di ruang hampa.

Di dalamnya ada uang. Ada bisnis. Ada politik. Ada popularitas. Ada massa yang besar. Ada akses kepada masyarakat.

Maka tidak mengherankan jika sepak bola menarik orang-orang dengan kekuasaan dan kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekadar olahraga.

Tetapi justru karena itulah pagar institusional harus semakin kuat.

Jika politik masuk ke sepak bola, sepak bola membutuhkan independensi. Jika bisnis masuk ke sepak bola, sepak bola membutuhkan transparansi. Jika pemilik klub masuk ke federasi, federasi membutuhkan aturan konflik kepentingan yang ketat.

Yang terjadi seharusnya bukan, “Tidak masalah karena mereka orang baik.” Yang dibutuhkan adalah, “Tidak masalah karena sistemnya tidak memungkinkan kepentingan mereka memengaruhi keputusan.”

Itu dua hal yang sangat berbeda.

Jangan Minta Kami Percaya. Tunjukkan Sistemnya.

Saya kira ini inti persoalannya. Jangan meminta publik percaya kepada individu. Tunjukkan sistemnya. Buka kepemilikan. Buka potensi konflik.

Jelaskan siapa yang boleh mengambil keputusan. Wajibkan pejabat yang memiliki kepentingan langsung untuk mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan terkait.

Bangun mekanisme pengawasan yang benar-benar independen. Dan yang paling penting, buat aturan yang berlaku untuk semua orang.

Bukan hanya ketika situasi sedang nyaman. Bukan hanya ketika tidak ada kontroversi. Bukan hanya ketika kamera media mengarah kepada mereka. Karena Sepak Bola Bukan Milik Mereka yang Duduk di Ruang Rapat Ini yang sering dilupakan.

Federasi boleh memiliki struktur. Klub boleh memiliki pemilik. Sponsor boleh memiliki kepentingan komersial. Tetapi sepak bola pada akhirnya hidup karena orang-orang yang menontonnya.

Mereka yang membeli tiket. Mereka yang membeli jersey. Mereka yang menghabiskan akhir pekan di stadion. Mereka yang rela melakukan perjalanan ratusan kilometer. Mereka yang marah ketika timnya kalah dan menangis ketika klubnya terdegradasi.

Mereka adalah alasan mengapa industri ini ada. Maka ketika kepercayaan mereka dipertaruhkan, jawabannya tidak cukup dengan, “Semua sudah sesuai aturan.”

Karena pertanyaan publik bukan hanya tentang aturan. Pertanyaannya adalah, “Apakah sistem ini terasa adil?” Dan rasa adil tidak lahir dari jabatan. Ia lahir dari transparansi.

Kita Tidak Butuh Federasi yang Kebal Kritik Federasi yang sehat bukan federasi yang tidak pernah dikritik.

Justru sebaliknya.

Federasi yang sehat adalah federasi yang mampu menerima kritik tanpa merasa sedang diserang. Sebab kritik terhadap tata kelola bukan serangan terhadap sepak bola. Ia adalah bagian dari usaha menyelamatkan sepak bola dari dirinya sendiri.

Kita boleh memiliki pemilik klub yang kaya. Boleh memiliki pengusaha di sepak bola. Boleh memiliki politisi yang mencintai olahraga. Boleh.

Tetapi ketika mereka masuk ke ruang regulator, kita membutuhkan batas yang tegas.

Karena ada satu hal yang jauh lebih penting daripada siapa yang sedang berkuasa, kepercayaan bahwa semua klub memiliki garis start yang sama.

Kalau garis itu sudah diragukan, pertandingan kehilangan sebagian maknanya.

Dan jika publik mulai percaya bahwa hasil sebuah kompetisi bisa dipengaruhi oleh siapa yang duduk di ruang rapat, maka masalah sepak bola Indonesia bukan lagi soal kualitas pemain, pelatih, atau wasit.

Masalahnya ada pada sistem yang mengatur semuanya. Sepak bola tidak boleh menjadi permainan milik mereka yang paling dekat dengan kekuasaan.

Sebab ketika pemilik klub duduk di kursi regulator, kita tidak sedang sekadar berbicara tentang jabatan rangkap.

Kita sedang berbicara tentang siapa yang memegang bola, siapa yang menentukan aturan, dan siapa yang seharusnya meniup peluit ketika kepentingan mulai bertabrakan.

Dan selama pertanyaan itu belum dijawab dengan sistem yang transparan, publik punya alasan untuk terus bertanya.

Bukan karena mereka tidak percaya kepada sepak bola.

Melainkan karena mereka terlalu mencintainya untuk menyerahkan permainan ini kepada orang-orang yang tidak pernah benar-benar menjelaskan batas antara kepentingan klub dan kepentingan sepak bola Indonesia.